Integritas sebagai Fondasi Etis, Membangun Kepercayaan Publik dalam Lembaga Pendidikan Non-Formal.
Salam Bahagia dan Salam Sejahtera Sobat Mina
Tabik Pun!
Dalam upaya merekonstruksi tata kelola pendidikan yang berdaulat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro menyelenggarakan Sosialisasi Kelembagaan Kesetaraan pada Jumat, 07 November 2025. Agenda ini bukan sekadar ritual birokrasi, melainkan sebuah “gladi konseptual” untuk membongkar paradigma lama dan membangun arsitektur pendidikan kesetaraan yang lebih inklusif dan bernalar.
Tata Kelola Satuan Pendidikan Non Formal 2025 oleh Pustekom RLCSPertemuan ini menghadirkan tiga narasumber yang masing-masing membawa instrumentasi pengetahuan yang kritis. Mereka hadir bukan untuk memberi instruksi, tetapi untuk mengajak para penyelenggara pendidikan melampaui logika administratif menuju logika keadilan sosial.
Bapak Deddy Hasmara, S.STP., M.Si., selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Metro hadir dengan proposisi bahwa “Manajemen Pendidikan Kesetaraan adalah etika akses yang terdistribusi.” Dalam paparannya, beliau menegaskan bahwa membangun akses pendidikan bukanlah tentang membuka pintu, melainkan meruntuhkan tembok-tembok struktural yang menghalangi partisipasi publik. Kolaborasi lintas sektor diajukan sebagai sebuah “koalisi akal sehat” untuk memastikan tidak ada satu pun warga belajar yang terlempar dari orbit pendidikan.
Bapak Eko Carito, S.E., M.M., membawa refleksi tentang “Integritas sebagai Sumber Kedaulatan Institusi.” Beliau berargumen bahwa tanpa integritas, sebuah lembaga pendidikan hanya menjadi mesin birokrasi yang kosong. Integritas bukanlah slogan, melainkan “kompas moral yang menggerakkan seluruh mekanisme tata kelola”, menciptakan sebuah ekosistem yang kredibel dan mendapat legitimasi secara organik dari masyarakat.
Ibu Erliyanti, S.Pd., M.KM, selaku Bidang Pembinaan PAUD dan PNF mengangkat diskursus tentang “Data sebagai Kesadaran Kolektif untuk Intervensi yang Manusiawi.” Pemanfaatan data kependudukan, dalam perspektif ini, bukan sekadar angka statistik. Data adalah “peta navigasi untuk menyelamatkan mereka yang terdampar dari arus pendidikan formal”, memungkinkan intervensi yang tepat sasaran, cepat, dan penuh empati.
Secara keseluruhan, sosialisasi ini berhasil menempatkan pendidikan kesetaraan bukan sebagai program sisa, melainkan sebagai “proyek peradaban” untuk merebut hak warga belajar yang sering terabaikan. Diharapkan, lembaga pendidikan kesetaraan di Kota Metro kelak tidak hanya menjadi penanda administratif, tetapi menjadi “ruang publik yang memanusiakan”, tempat di mana keadilan pendidikan diwujudnyatakan dalam praksis yang nyata.
Artikel lainnya :
