Ketika Darurat Jadi Rutinitas, Hybrid Learning dan Siap Tidak Siap di Negeri Cincin Api
Salam sejahtera dan salam bahagia Sobat Mina
Tabik Pun!
Antara Kebijakan Dadakan dan Kesiapan yang Terlatih
Ada satu hal yang sering terlupakan dalam hiruk-pikuk kebijakan darurat bencana tidak pernah memilih waktu, tetapi kesiapan adalah pilihan. Ketika erupsi Gunung Anak Krakatau kembali menyemburkan abu vulkaniknya pada awal September 2026, pemerintah bergerak cepat. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti resmi mengeluarkan arahan, sekolah di wilayah terdampak berat, termasuk Kabupaten Serang di Banten, serta Tanggamus, Bandar Lampung, dan Lampung Selatan, diimbau untuk beralih ke Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) mulai Senin, 7 September 2026.
Kebijakan ini mengacu pada Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pembelajaran dalam Situasi Darurat serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Satuan Pendidikan Aman Bencana. Sebuah langkah yang tepat dan terukur, keselamatan peserta belajar dan pendidik serta tenaga pendidik menjadi prioritas utama.
Namun, yang menarik bukanlah kebijakannya, melainkan respon dari mereka yang sudah terbiasa dengan ketidakpastian. Bagi sebagian besar sekolah formal, instruksi daring mendadak ini bisa menjadi guncangan. Tapi bagi satuan pendidikan nonformal yang telah menerapkan sistem pembelajaran hybrid, seperti Ronaa Learning Centres School di Kota Metro, ini bukanlah kejutan. Ini adalah rutinitas yang terlatih.
Hybrid Bukan Sekadar Mode, Tapi Filosofi Adaptasi
Apa yang membedakan Ronaa Learning Centres School dari lembaga pendidikan lainnya? Bukan gedungnya, bukan akreditasinya (meski terakreditasi B), melainkan pola pikir yang melatarbelakangi sistem pembelajarannya. Sebagai Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan Paket A, B, dan C, Ronaa telah lama mengadopsi jadwal hybrid: Senin hingga Kamis full daring, Jumat dan Sabtu luring (tatap muka).
Ini bukanlah keputusan yang lahir dari kecemasan pandemi semata. Ini adalah kesadaran geografis. Indonesia berada di Lingkar Api Pasifik, kawasan dengan aktivitas vulkanik tertinggi di dunia. Gunung meletus, banjir melanda, gempa mengguncang, ini adalah fakta struktural yang tidak bisa dihindari, hanya bisa diantisipasi. Ronaa, dengan sistem hybrid-nya, telah membaca peta realitas itu sejak awal.
Data menunjukkan bahwa penerapan PJJ di berbagai daerah tidak seragam. Di Tangerang Raya, misalnya, kebijakan PJJ berubah-ubah dalam hitungan jam dari awalnya tetap luring menjadi daring mendadak. Ketidaksiapan semacam ini justru memperlihatkan ironi yang lebih dalam, banyak lembaga pendidikan masih memperlakukan daring sebagai opsi darurat, bukan sebagai kompetensi dasar. Padahal, seperti yang ditegaskan dalam Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 1 Tahun 2026, sekolah dapat memilih metode tatap muka terbatas, PJJ, atau kombinasi hybrid sesuai kesiapan masing-masing.
Ronaa tidak menunggu instruksi darurat untuk mulai beradaptasi. Mereka telah membangun sistem yang fleksibel secara kurikulum dan infrastruktur sebuah keharusan bagi lembaga nonformal yang seringkali harus beroperasi dengan sumber daya terbatas. Bagi mereka, hybrid bukanlah “mode darurat”, melainkan cara hidup, sebuah pengakuan bahwa dunia tidak pernah stabil, dan pendidikan harus mampu mengikuti ritme ketidakstabilan itu.
Siap Tidak Siap Adalah Pilihan, Bukan Nasib
Lalu, apa pelajaran dari kebijakan PJJ akibat erupsi Anak Krakatau ini? Bukan tentang baik-buruknya daring, bukan pula tentang hebat-hebatnya teknologi. Pelajaran utamanya, kesiapan adalah produk dari kesadaran, bukan dari instruksi. Ronaa Learning Centres School tidak menjadi “siap” karena pandemi atau karena instruksi Mendikdasmen. Mereka menjadi siap karena mereka memilih untuk siap, karena mereka memahami bahwa di negeri yang bergaris pantai terpanjang kedua di dunia dan berada di atas cincin api, bencana adalah when, bukan if.
Mendikdasmen Abdul Mu’ti telah dengan tepat menekankan bahwa keselamatan dan kesehatan peserta belajar adalah prioritas. Namun, prioritas saja tidak cukup tanpa strategi antisipatif yang dibangun dari kesadaran kolektif. Pemerintah daerah pun diminta untuk segera memberikan informasi sebagai panduan bagi masyarakat agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ini langkah baik, tapi tetap bersifat reaktif.
Yang dibutuhkan ke depan adalah revolusi pola pikir, bahwa pendidikan tidak boleh lagi terjebak dalam dikotomi “daring vs luring” sebagai dua kutub yang bertentangan. Hybrid adalah jembatan, dan jembatan hanya berguna jika dibangun sebelum sungai meluap, bukan setelah. Ronaa telah membangun jembatan itu. Pertanyaannya, berapa banyak lembaga lain yang masih menunggu air pasang untuk mulai belajar berenang?
Pada akhirnya, kebijakan darurat ini mengajarkan satu hal yang sangat filosofis, bencana tidak pernah mengejutkan mereka yang sudah terbiasa hidup dengan ketidakpastian. Mereka yang siap tidak pernah panik, mereka hanya menjalankan rutinitas yang sudah terlatih. Dan di negeri yang gempa dan gunung meletus adalah bagian dari kehidupan sehari-hari, kesiapan bukanlah pilihan, ia adalah keharusan eksistensial.
Artikel lainnya :
