Merdeka Belajar, Merdeka Memilih – Bersama Putus Rantai Putus Sekolah
Salam sejahtera dan salam bahagia Sobat Mina
Tabik Pun!
Merdeka Belajar adalah frasa yang sudah lama menjadi mantra pembuka rapat-rapat pendidikan, tapi mari kita hadapi kenyataan dengan jujur dan sedikit sinis: merdeka untuk siapa? Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah per 1 April 2026, sebanyak 3.966.858 anak di Indonesia masih berstatus Anak Tidak Sekolah (ATS), dengan rincian 1.913.633 anak belum pernah bersekolah, 986.755 anak putus sekolah, dan 1.066.470 anak lulus namun tidak melanjutkan ke jenjang lebih tinggi. Angka ini bukan sekadar statistik dingin; ini adalah monumen dari sebuah ironi besar, sebuah republik yang mendeklarasikan merdeka belajar, tetapi membiarkan jutaan warganya belum pernah mengenal bangku sekolah sama sekali. Seperti seorang filsuf yang bicara di podium mewah tentang pentingnya kebebasan berpikir, sementara di lantai dasar gedung itu, anak-anak gagal memahami pelajaran karena perut kosong. Kemerdekaan yang sejati bukanlah kebebasan tanpa arah, melainkan kapasitas untuk memilih jalan yang membebaskan dan anak yang belum pernah sekolah tidak punya pilihan apa pun untuk dipilih.
Ketika membahas solusi, sebagian orang mungkin berpikir bahwa untuk memutus rantai putus sekolah, negara harus segera membangun ribuan gedung sekolah baru dengan anggaran raksasa dan upacara pemotongan pita yang meriah. Padahal, jawaban itu tidak selalu logis dan malah cenderung boros. Mendikdasmen Abdul Mu’ti menegaskan bahwa pendidikan bermutu harus melibatkan sekolah, keluarga, masyarakat, dan media secara selaras; pendidikan nonformal dan informal harus diperkuat agar setiap warga negara tetap mendapatkan haknya atas pendidikan. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) adalah bukti bahwa pendidikan tidak harus selalu berseragam dan berdinding tembok. Program Paket A, B, dan C yang diselenggarakan PKBM memiliki kedudukan yang setara dengan pendidikan formal, dan lulusannya tetap dapat mengikuti Tes Kemampuan Akademik (TKA) serta melanjutkan ke perguruan tinggi. Lebih dari itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah bahkan menyatakan secara eksplisit bahwa “Paket C tidak berarti posisinya lebih rendah dari SMA,” dan mengungkap fakta bahwa banyak anggota dewan merupakan lulusan Paket C. Jadi, ketika ada yang masih memandang ijazah kesetaraan dengan sebelah mata, itu bukanlah cerminan dari kualitas lulusannya, melainkan cerminan dari keterbelakangan cara berpikir si pemandangnya.
Rantai putus sekolah tidak akan putus hanya dengan kebijakan di atas kertas. Diperlukan gerakan masif yang melibatkan seluruh ekosistem bangsa. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026 sebagai payung hukum percepatan penanganan ATS, dan Kementerian Agama turut mengintegrasikan data madrasah melalui Dashboard ATS 2.0 yang memadukan Dapodik, EMIS, dan SIAK untuk memastikan tidak ada anak yang terlewat dari intervensi. Di tingkat tapak, kolaborasi lintas sektor mulai menunjukkan wujudnya: Kementerian Sosial menggandeng Serikat Penggerak Pendidikan Masyarakat Indonesia (SP2MI) untuk memperluas akses pendidikan kesetaraan di PKBM, sementara Kabupaten Rembang memperkuat peran pemerintah desa melalui Tim Posyandu Bidang Pendidikan untuk mendata dan mendampingi anak-anak yang berisiko putus sekolah. Namun, kolaborasi tanpa kesadaran kolektif hanyalah rapat koordinasi tanpa hasil. Rantai putus sekolah akan tetap kokoh jika masyarakat masih menganggap pendidikan hanya milik mereka yang mampu, atau jika orang tua masih berpikir bahwa anak yang membantu mencari nafkah lebih mulia daripada anak yang duduk di ruang kelas.
Maka dari itu, mari kita akhiri kemunafikan kolektif ini dengan satu kesadaran sederhana: merdeka memilih bukan berarti bebas memilih untuk tidak peduli. Setiap anak yang putus sekolah adalah masa depan yang dicabut sebelum sempat tumbuh, dan setiap PKBM yang berdiri di pelosok adalah bukti bahwa negara ini masih punya harapan, asal kita mau bergerak bersama. Jangan menunggu gedung megah untuk memulai perubahan; mulailah dari hal yang paling sederhana, yaitu berhenti merendahkan pendidikan kesetaraan dan mulai mengantarkan anak-anak di sekitar kita untuk mendaftar ke PKBM terdekat. Sebab, kemerdekaan yang sesungguhnya bukanlah tentang seberapa banyak pilihan yang tersedia, melainkan tentang seberapa besar keberanian kita untuk memilih jalan yang membebaskan, bukan jalan yang membiarkan. Sudah saatnya kita berhenti menjadi bangsa yang pandai merumuskan jargon, dan mulai menjadi bangsa yang benar-benar hadir untuk anak-anaknya.
Artikel lannya :
